Daftar Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2021 yang dapat didownload pada bagian bawah halaman ini. Beberapa regulasi yang terkait dengan keamanan dan mutu pangan adalah : a. PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH TANAMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. Berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 35 Tahun 2020, Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk menyelenggarakan dan/atau melaksanakan. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian adalah PNS yang diberi tugas. 220/" 1/12/2017 hal Inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (terlampir), mohon kiranya Saudara dapat mengusulkan nama-nama calon peserta uji kompetensi yang memenuhi persayaratan administrasi dan teknis dalam rangka penyesuaian/inpassing ke dalam jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian. Jabatan fungsional pemeriksa karantina tumbuhan merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan dengan jenjang karier terendah sampai dengan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatUnsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian menurut Permenpan Rb Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Analis Prasarana Dan Sarana Pertanian yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu analisis prasarana dan sarana pertanian. 16. Pemeriksa karantina tumbuhan merupakan salah satu jabatan fungsional (JF) rumpun ilmu hayat dengan Kementerian Pertanian sebagai instansi pembina. materi ngobras vol 6 . Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian diberikan Tunjangan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian setiap bulan dengan besaran: Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya - Rp1. Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Ditambahkan pada 03 Oktober 2019 14. T. 140/10/201016 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian. Penyuluh Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami. 4. PAN/12/2002 jo. materi ngobras vol 7 . Dasar-dasar pemuliaan tanaman 3. Definisi jabatan fungsional (disingkat JF) dalam peraturan perundang-undangan yaitu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan. aparatur dan non aparatur pertanian. id – Uraian Tugas Jabatan Analis Prasarana Dan Sarana Pertanian Ahli Madya. Tutup. 2007. Analis Ketahanan Pangan. 14. Analis Prasarana dan Sa rana Pertanian Ahli Pertama; b. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat. Versi cetak. Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya mengamanatkan adanya peningkatan kompetensi Pengawas Bibit Ternak. 15. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi PermenpanRB Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Penyuluhan Pertanian pada Instansi Pemerintah. hasil pertanian. Materi Paparan Uji Kompetensi Wawancara Teknis Jadwal Pelaksanaan Uji Kompetensi Wawancara Teknis bagi Penyuluh Pertanian jenjang Madya dan Utama akan di laksanakan pada tanggal 1 s. (3) Subkelompok Budaya Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan, evaluasi, dan penyempurnaan budaya kerja dan pelayanan publik bidang pertanian. 00 WIB s. Pengumuman Hasil Uji Kompetensi. 5. 500. INFO TERKINI. PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN. pertanian dan etika profesi di bidang pengawasan benih tanaman. 6. LOGIN. Mencabut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan. Sebagai jabatan fungsional dengan populasi pegawai yang tinggi, Penyuluh Pertanian telah memperoleh perhatian yang tinggi dari pemerintah. c. PAN/5/2006 Tahun 2006 Tentang Jabatan Fungsional Penerjemah Dan Angka Kreditnya. (2) Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatanJenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kategori keahlian terdiri atas: a. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara obyektif digunakan untukTAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYA . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Baca Juga : Download PERMENPAN Nomor PER/24/M. Analis Ketahanan Pangan. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Kementerian Pertanian sebagai instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak berkewajiban menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Bibit. go. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Halaman ini terakhir diubah pada 1 Februari 2023, pukul 06. Penyuluh Pertanian Ahli Pertama; b. MODUL FUNGSIONAL PMHP Terdiri dari Modul I sd Modul VI I. Jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Veteriner Farma. bahwa. 42. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Permenpan RB) Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Penyuluhan Pertanian pada Instansi Pemerintah. Analis Kepegawaian. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 15. JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN BIDANG PENGAWASAN BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN 25 AGUSTUS 2020. 1037, peraturan. 42 WIB. jabatan fungsional bidang pertanian. Paramedik Veteriner. Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja. SALINAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2020. kabupaten di bidang Pertanian, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. 7. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 dinyatakan bahwa setiap unit pelaksana teknis (UPT) di Kementerian Pertanian mempunyai fungsi perpustakaan. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. fungsional bidang pertanian yang terdiri dari: 1. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/17/MPAN/4/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan jabatan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Analis Kepegawaian; b. 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/Permentan/OT. Pasal 5. 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian PENGERTIAN. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut JF Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, yang. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas : 2021 , No. Penyuluh Pertanian Terampil; b. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban. - 3 - Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89); 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Tunjangan kinerja bagi Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 35/Permentan/OT. Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 6 Tahun 2012 jo Nomor 23 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian, bahwa yang dimaksud dengan:. Pengawas Mutu Hasil Pertanian. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan. Diterbitkan: Tuesday, 17 Nov 2020 Kategori: Berita Komentar: 0 komentar. 4. Pengumuman Hasil Uji Kompetensi Jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama Periode Juli 2022. Latihan Soal Tes Seleksi PPPK Ahli Pertama Penyuluh Pertanian Tahun 2023-2024. 207 pejabat struktural eselon III dan IV menjadi fungsional. PENGERTIAN. Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK). Analis Pertahanan Negara. PENGERTIAN. maka pertu meninjau kembali ketentuan yang. Standar/Acuan 1. Tutup. Pejabat Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis prasarana dan sarana. 2. id – Uraian Tugas Jabatan Analis Prasarana Dan Sarana Pertanian Ahli Muda. bahwa untuk pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, menjamin objektivitas, kualitas, transparansi, dan tertib administrasi kepegawaian perlu pengaturan teknis penyelenggaraan Jabatan Fungsional. 2/2008 menegaskan Penyuluh Pertanian adalah Jabatan Fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak serta kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Demikian informasi tentang Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu. ABSTRAK: a. 175. 29 Tahun 2021. bahwa penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi, pengembangan karir, profesionalisme, dan. Pasal 2 Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan. Analis Pasar Hasil Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk. 260. Pengawas Mutu Hasil Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/17/MPAN/4/. Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 7. Kepada para pejabat fungsional lainnya, Aris mengingatkan kembali bahwasanya makna dari sumpah di bawah kitab suci Al-Qur’an yang telah diucapkan harus dijalani dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas dan jabatan, bukan hanya untuk fungsional yang baru dilantik, namun juga menjadi pengingat untuk kita semua yang. No data available in table. (3) Subkelompok Budaya Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan , evaluasi, dan penyempurnaan bud aya kerja dan pelayanan publik bidang p ertanian. (2) Bagan struktur organisasi SKP Kelas I tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Jadwal wawancara bagi peserta uji kompetensi calon Ahli Madya dan calon Ahli Utama akan diumumkan menyusul, setelah pengumuman hasil uji kompetensi berbasis komputer. Analis Pertahanan Negara. InfoASN. (2) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 000,00 Penyuluh Pertanian Muda Rp 960. id : 73 hlm. Jabatan Fungsional bidang pertanian dari calon PNS. Peraturan Menteri Pertanian. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme, Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan,. go. InfoASN. 7. ID; 214 HLM Peraturan Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi Dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian 27. Instansi Pembina jabatan fungsional Medik Veteriner adalah Kementerian Pertanian. 129/KEP/M. Penyuluh Pertanian; 2. 140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 14. JF yang diusulkan. TUGAS JABATAN DAN UNSUR KEGIATAN. id. 000. 2020 Nomor 631, peraturan. 9. Pengatur muda, golongan ruang II/a b. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian adalah. HACCP. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya. Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk menyelenggarakan dan/atau melaksanakan kegiatan teknis fungsional penyuluhan pertanian. 2021 , No. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Peyuluhan Pertanian (THL-TBPP) adalah tenaga yang direkrut dan ditetapkan oleh Kementrian Pertanian. Ali Jamil: Jabatan Fungsional PSP Kementan Akselerator Tingkatkan Profesionalisme Kinerja umum 24-06-2021 20:48:43 . Sedangkan Permen PAN No. Ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2021 Jenis: Peraturan Menteri Pertanian. Berdasarkan angka 1 dan 2 di atas, Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian, akan menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional bidang pertanian dengan ketentuan umum, persyaratan, dan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana terlampir. Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk menyelenggarakan dan/atau melaksanakan kegiatan teknis fungsional penyuluhan pertanian. Paramedik Veteriner; dan c. Penyuluh Pertanian Penyelia. Kementerian Pertanian mempunyai 221 UPT. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/ OT. Formasi jabatan fungsional Medik Veteriner di Badan Karantina Pertanian ditetapkan berdasarkan pelaksanaan fungsi sebagai berikut: 1) Mengolah dan menganalisa data operasional perkarantinaan hewan dan data operasional pengawasan keamanan hayati hewani;. (1) Jabatan fungsional lingkupPusat Veteriner Farma, terdiri atas: a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, bahwa yang dimaksud dengan:. 140/M/7/2010 tanggal 21 Juli 2010; 2. Sambas – Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang penyuluh pertanian, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu. ISO 22000 2. Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. Sub-unsur dari unsur kegiatan, terdiri atas: a) analisis. 260. Peraturan Menteri Pertanian NO. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian; Mengingat : 1. Pengawas Bibit Ternak. Analis Pasar Hasil Pertanian. materi ngobras vol 7 . PENGADAAN PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2021 Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. UU No 18 tahun 2012 tentang pangan b. 4. InfoASN. Pejabat Pembina. Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugas sebagai berikut. 35. promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional; dan b. Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian, dengan besaran sebagai berikut: Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian : Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya : Rp900. ANALIS KEPEGAWAIAN 1. Pengumuman Pelaksanaan Uji Kompetensi Periode Maret 2023. Dalam rangka Masa Penilaian Periode Juli s. Unit Kerja Saat ini. Kementerian Pertanian. Bentuk Singkat. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian; Mengingat : 1. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatKementerian Pertanian yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali or ganisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis;. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; 3.